Kabupaten Kaimana menuju Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kaimana sebagai Kabupaten Termaju di Selatan Papua pada Tahun 2010...

INFORMASI Program

beranda

Misi DPPKAD Kaimana

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana adalah:

  1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah yang terukur dan berkualitas
  2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang professional
  3. Meningkatkan kualitas sumberdaya perbendaharaan, akuntansi anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah sesuai  dengan  standar pelayanan minimal.

 

Strategi DPPKAD Kaimana

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti halnya perda, kepwal, perwal, sidsur, sdm,potensi WP, pusat kegiatan wilayah dan kemauan politik untuk lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya tour of duty dan tour of area, aplikasi reward  and  funisment,kelambatan penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan difihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi  makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta  intervensi  semua  lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertumpuk pada waktu yang bersamaan.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu;

  1. optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan daerah;
  2. pengkajian rencana anggran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntable;
  3. pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
  4. peningkatan sistem pengelolaan administri pendapatan dan belanja daerah;
  5. peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
  6. peningkatan professionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

 

Kebijakan DPPKAD Kaimana

Kebijakan,mensinerjikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam critical success factors untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

  1. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yuang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro;
  2. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah;
  3. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran;
  4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;
  5. Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima;
  6. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan funishment terhadap prestasi yang terukur.

   

Tujuan DPPKAD Kaimana

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: ”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Seluruh aparat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN, namun bila disana sini masih terdapat kesalahan itu semata-mata karena proses pembelajaran untuk menyesuaikan dengan cepatnya perubahan peraturan, jadi wajar bila learning by doing. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi yang terdiri dari:

  1. Peningkatan pendapatan dan pengawasan yang sinergitas;
  2. Meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD yang akuntable dan professional;
  3. Terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah, dan aset daerah.

 

Nilai DPPKAD Kaimana

Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh seluruh aparat Dinas Pendaptan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah ”JITU”

  1. Jujur sebagai simbul dari akuntabel dan transparan;
  2. Ikhlas sebagai simbul dari Proporsional, professional, harmonis demi kesejahteraan semua fihak;
  3. Teratur sebagai simbul dari pelaksanaan system dan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum;
  4. Ulet sebagai simbul dari rutinitas yang berkesinambungan dan progresif.

   

Page 1 of 3

Sekilas Info

Forum Cipayung Manokwari yang terdiri dari OKP GMNI, GMKI, PMII, dan PMKRI membuat kegiatan menarik. Mereka memborong buku Papua Road Map (YOI, 2009) karya saya dan teman-teman LIPI sebanyak 200 eksemplar dan membedahnya pada diskusi 28 September 2009. Selain menghadirkan saya sebagai ketua tim, diundang pula Sekjen PDP Thaha M. Alhamid, Ketua KNPI Provinsi Papua Barat, dan Asisten II Pemprov Papua Barat. Diskusi berlangsung penuh semangat meskipun ruang pertemuan Hotel Soribo terasa sangat panas karena cuaca di luar dan AC yang tidak memadai.

Pihak panitia mencanangkan sub-tema membangun sinergi masyarakat Papua untuk penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Pada diskusi itu saya menggarisbawahi empat akar masalah Papua dan pentingnya dialog untuk sinergi pembukaan lembaran baru hubungan politik Jakarta-Papua yang lebih sehat, bermartabat, dan adil. Thaha Alhamid mengingatkan masyarakat sipil Papua agar tidak hanya menuntut tetapi melalui jalurnya masing-masing memberi kontribusi bagi penguatan proses pradialog. Berbagai pendapat yang muncul secara umum mendukung dialog Jakarta-Papua dengan alasan yang berbeda-beda. Tidak ada pendapat yang secara frontal menolak gagasan dialog antara Jakarta dan Papua pada hari itu.

Pada hari yang sama di tempat yang berbeda di Jayapura, ada pernyataan aneh oleh Kerajaan Adat Papua (KAP) di bawah pimpinan Marthen Luther Wrait di headline Harian Bintang Papua. Mereka menyatakan, “Kami mau merdeka! Bukan Referendum!” dan sekaligus menuntut pembubaran Dewan Adat Papua (DAP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Tapi di bagian lain berita itu, unsur KAP lainnya menyatakan mendukung dialog Papua. Logika dalam argumentasi KAP tidak koheren dan alasan yang digunakan pun bertentangan satu sama lain. Ini kelompok dadakan dan tak dikenal. Tapi mengapa Bintang Papua meletakkan pernyataan mereka di headline. Mendistorsi wacana dialog? Mendelegitimasi DAP dan MRP? Atau menunjukkan keterpecahan di kalangan orang Papua?

Sewaktu di Manokwari saya mendapatkan berita bahwa pada 29 September unsur West Papua National Authority (WPNA) Manokwari di bawah pimpinan “Presiden Kongres Nasional” Pendeta Terry Yoku menyelenggarakan demo menuntut dialog internasional (baca: PBB). Menurut sumber saya di Manokwari, demo WPNA berlangsung aman dan tertib. Sejalan dengan acara itu, kata sumber itu, di Canberra Australia, Pimpinan WPNA, Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai, yang didampingi oleh anggota parlemen dari Partai Hijau Kerry Nettle, akan menyerahkan draf dialog versi WPNA kepada Menteri Luar Negeri Australia dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden SBY melalui Duta Besar RI.

Pada hari yang sama dengan demo WPNA, di Harian Bintang Papua, muncul pernyataan Danrem 171 Sorong Kol. Inf. Fransen Siahaan, “TNI siap berdialog dengan Keli Kwalik.” Siahaan menjamin bahwa Keli Kwalik dan pengikutnya akan aman dan tidak akan diapa-apakan. Pernyataan ini terkait dengan gangguan keamanan di wilayah Freeport Timika yang tak kunjung tuntas hingga hari ini. Biasanya dialog model TNI adalah pertemuan dengan unsur TPN/OPM, lalu diharapkan para gerilyawan menyerahkan diri dan senjatanya, pada saat yang sama diminta menyatakan insyaf kembali ke pangkuan NKRI. Akar masalah yang menyebabkan konflik kurang mendapatkan perhatian. Entah sudah berapa kali Kwalik mendengar himbauan semacam ini. Kecil kemungkinan akan ada reaksi darinya.

Pada 30 September di Jayapura kelompok WPNA yang dipimpin oleh pemimpin WPNA Serui Wilson Uruwaya (ingat kasus Mantembu, Serui) menyelenggarakan demo kecil-kecilan di depan toko sepatu Andhira di satu komplek Ruko di Abepura. Pengikutnya sekitar limabelasan pemuda. Kelompok ini, selain menuntut penegakan HAM dan demokrasi, pembebasan Tapol-Napol termasuk Bukhtar Tabuni dkk, juga menuntut dialog Jakarta-Papua dengan mediasi dari pihak internasional. Tidak banyak perhatian diberikan kepada demo ini. Mereka tidak menghalangi lalu lintas dan tertib berdemo di halaman ruko. Meskipun tidak heboh, pesannya tetap sampai ke publik melalui media cetak dan tidak ada penangkapan atau tindakan represi dari kepolisian.

Dari perjalanan saya yang beberapa hari saja ke Manokwari dan Jayapura ini saya mencatat berbagai respons publik di Papua terhadap gagasan dialog Jakarta-Papua. Sebagian besar mendukungnya secara penuh seperti yang ditunjukkan oleh Kelompok Cipayung dan kelompok moderat lainnya. Sebagian lagi mendukung dengan syarat bahwa dialog harus dilaksanakan dengan mediasi pihak ketiga dari kalangan komunitas internasional. Sikap ini ditunjukkan secara jelas, misalnya, oleh kelompok WPNA di bawah pimpinan utamanya Jacob Rumbiak yang sekarang berada di Australia. Menyangkut pihak ketiga sebagai mediator, WPNCL pimpinan John Otto Ondowame juga memiliki pendirian yang kurang lebih sama. Menyangkut pendirian KAP yang tidak jelas, belum perlu diperhitungkan sekarang mengingat ketidakjelasan asal usul kelompok ini serta seberapa besar konstituennya.

Secara keseluruhan, sebagai suatu bagian dari proses pra-dialog, keragaman pendapat ini merupakan sinyal yang positif. Dialog membuka ruang untuk bicara, negosiasi, dan pada akhirnya kompromi. Tapi perlu disadari tahap dialog masihlah jauh. Pihak Papua perlu bahu membahu agar jalan proses pradialog menuju dialog menjadi lebih mulus. Target pradialog adalah konsolidasi berbagai kelompok orang Papua di Papua, di Jakarta dan di luar negeri. Pradialog seperti orang bekerjasama membabat rumput sebelum buka kebun. Kita singkirkan tuar kayu dan aral melintang lainnya. Kita singkirkan pertentangan dan ego masing-masing kelompok. Kita bersama bertekad membuka kebun yakni membangun perdamaian dan keadilan melalui dialog.

Oleh karena itu dalam proses pradialog, perlu dijahit sebagian besar pikiran utama yang berkembang untuk menjadi agenda bersama. Elit dan rakyat Papua sama-sama diberi kesempatan untuk buka suara, mengutamakan persamaan cita-cita, dan tidak membesarkan ego dan kepentingan masing-masing. Banyak pemimpin Papua yang hebat, tetapi yang paling hebat adalah mereka yang mau mengakui kehebatan pemimpin yang lain. Dengan demikian ada kerendahan hati untuk saling mengakui kehebatan satu sama lain dan sudi bekerjasama membangun agenda dan kerja-kerja politik dialog secara konkrit.

Kedamaian dan keadilan di Papua hanya bisa diperoleh melalui dialog. Dialog tidak membunuh siapa pun. Dialog hanya menakutkan bagi mereka yang selama ini mengambil keuntungan dari kekacauan, kekerasan, ketidakjelasan, ketidakadilan dan status quo. Mereka yang anti-dialog adalah orang-orang yang menjadikan kekerasan dan ketidakadilan sebagai sumber mata pencaharian dan kekuasaan yang biasanya mengatasnamakan bangsa dan negara atau mengatasnamakan rakyat Papua, atau bahkan mengatasnamakan suku atau agama...

Source : http://muridan-papua.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

 

Login Form