Kabupaten Kaimana menuju Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kaimana sebagai Kabupaten Termaju di Selatan Papua pada Tahun 2010...

INFORMASI Kegiatan

The News

PERSIAPAN LKD 2011

Sehubungan dengan persiapan laporan Keuangan Daerah Tahun 2011 kesibukan sudah mulai terasa pada masing-masing SKPD Khususnya pada Bidang Penngelolaan Keuangan Dan Aset Daerah guna mempersiapkan LKD pada tahun 2011 apalagi bertepatan dengan Hajat Pemerintahn Kabupaten dengan Kegiatan MTQ Se-Provinsi Papua barat di Kabupaten Kaimana tanggal 27 April s/d 05 mei 2012.

Laporan yang akan kami sajikan bertepatan dengan Hasil Tindak lanjut Audit Awal dari BPK Perwakilan Provinsi Papaua Barat yang mana Pedoman terhadap Sistim Akuntasi Pemda yang sudah menerapkan dari tahun 2007 sebagai Saldo Awal Pemda yang senantiasai berpatokan terhadap laporan keuangan tersebut.Dan Syukur Kehadirat olloh SWT,Tuhan segala rahmat bahwa Kabupaten Kaimana telah mendapatkan Akreditas dengan opini Wajar Dengan Pengecualian yang sudah melalui tahapan dalam pembenahan selama kurang lebih 5 tahun dengan akreditas opini Disclamer, tetapai dengan pembelajaran seperti itu kami sebagai Pelaku Pembantu kepala daerah bertekad untuk mendapatkan opini yang lebih Bagus lagi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.Berkat Doa dan kerja keras di SKPD khususnya dan Bidang  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Yang senantiasai memberikan berkah dan rahmatNya.

Semoga Dengan artikel secara singkat kami selalu akan memberikan informasi yang aktual dan terpercaya kepada pengunjung Website DPPKAD guna memberikan sumbang sih kepada Pemda serta menuju Pemerintahan yang bersih dan beriwabawa.

 

by admin

anto/085242511083

 

 

KEGIATAN ANGGARAN DAN ASET

Bulan Juni teman-teman dibagian anggaran disibukkan dengan persiapan dan pelaksanaan Perubahan APBD. Tetapi disisi lain bagian anggaran disibukkan dengan persiapan penyusunan APBD untuk tahun anggaran berikutnya. Dan memang harus dikerjakan secara paralel atau simultan. Permendagri No. 59 Tahun 2009 dengan jelas menggambarkan tahapan langkah penyusunan APBD.Ketika teman-teman bagian anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibulan Juni disibukkan dengan penyusunan KUA dan PPAS untuk disampaikan kepada Kepala Daerah,

Bidang Aset

 


 

 

Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak pernah dengan tegas mengatur apa yang harus dilakukan teman-teman bagian aset di bulan Juni dan Juli. Permendagri hanya mengatakan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)”.

Pasal 49 Ayat (6) menyatakan UU No. 1 Tahun 2004 “Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah” dan pada pasal penjelasannya menyatakan “Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan”.

Pasal 121 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan”. Selain pasal ini PP No. 58 Tahun 2005 tidak pernah menyebut lagi tentang perencanaan kebutuhan.

Tetapi di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tidak pernah menyebutkan tentang “perencanaan kebutuhan” barang milik daerah.

Pasal 1 angka 6 PP No. 6 Tahun 2006 menyebutkan Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Terdapat dua jenis perencanaan kebutuhan, yaitu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus mampu menghubungkan antara ketersediaan barang sebagai hasil dari pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar tindakan yang akan datang dalam rangka pencapaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

Yang dimaksud dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada adalah barang milik daerah baik yang ada di pengelola barang maupun pengguna barang dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan (standar sarana dan prasarana), dan standar harga. Dimana diatur terkait “standar barang”, “standar kebutuhan” (standar sarana dan prasarana), dan “standar harga”?.

Standar barang dan standar kebutuhan (standar sarana dan prasarana) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di bawah Iingkungannya dan menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.

Pengelola bersama Pengguna membahas usul Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah & Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Hasil perencanaan kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan menjadi RKBMD & RKPBMD merupakan salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Sehingga penyusunan RKA-SKPD mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya menentukan pencapaian tujuan pengadaan barang yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah.

Perencanaan Kebutuhan pada PP 6/2006,Proses penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:

 

  1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
  2. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun berdasarkan/ berpedoman kepada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.
  3. Standar barang dan standar kebutuhan serta standard harga tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah .
  4. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada dibawah lingkungannya.
  5. Pengguna Barang (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah) menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang
  6. Selanjutnya Pengelola Barang bersama Pengguna Barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD).

 

Perencanaan Kebutuhan pada Permendagri 17/2007, Sedangkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Penganggaran sebagai berikut:

 

 

  1. Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  2. Masing-masing SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang kemudian menyampaikan kepada Pengelola melalui pembantu pengelola untuk meneliti dan menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
  3. Rencana kebutuhan barang SKPD disusun berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan Kepala Daerah;
  4. Setelah APBD, ditetapkan setiap SKPD menyusun Daftar Rencana Tahunan Barang dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui pengelola;
  5. Berdasarkan rencana tahunan barang dari semua SKPD, diteliti dan dihimpun menjadi Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) untuk satu tahun anggaran;
  6. Daftar kebutuhan barang daerah tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

 

 

Sebagaimana disebutkan dalam PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 bahwa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) menjadi dasar dalam penyusunan RKA–SKPD. Artinya RKBMD dan RKPBMD disusun sebelum penyusunan RKA-SKPD walaupun PP No. 6 Tahun 2006 dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tidak pernah menyebutkan secara spesifik bulan berapa waktu penyusunannya. Gambar berikut menjelaskan urutan dan langkah pengelolaan barang milik daerah dan keuangan daerah termasuk RKBMD & RKPBMD.

 

Pasal 89 Permendagri No. 59 Tahun 2009 menyatakan bahwa Rancangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

 

1. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

2. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;

3. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

4. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

 

Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD tidak menyebutkan RKBMD dan RKPBMD sebagai lampiran SE KDH tersebut, tetapi sebagai langkah optimalisasi tidak ada salahnya jika dalam lampiran tersebut disertakan pula dokumen RKBMD dan RKPBMD. Sehingga dokumen RKBMD dan RKPBMD bisa menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD.

Dari uraian diatas, jelas tidak pernah disebutkan dengan tegas pada bulan Juni dan Juli harus melakukan apa, tetapi dapat disebutkan bahwa sebelum peyusunan RKA-SKPD (Agustus – Oktober), bagian aset harus sudah membuat RKBMD dan RKPBMD. Dan untuk bisa menyelesaikan RKBMD dan RKPBMD, bagian aset juga harus sudah menyelesaikan :

 

1. standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah

2. standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

 

Pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman bagian aset sudah menyiapkan hal ini? Bisa jadi dalam DPA tahun anggaran berjalan belum ada kegiatan untuk hal-hal tersebut.

 

 

 

Senja di Kaimana

Menikmati senja di kaimana bersama sang kekasih hatiLagu yang menceritakan tentang keindahan senja di Kaimana, Papua Barat itu membuat rasa penasaran siapa saja untuk menyaksikan langsung senja saat berada di Kaimana.

image

Tari Penyambutan Teluk Wondama Papua Barat

Tarian wondama kabupaten kaimana, papua barat, Indonesia, digunakan untuk menyambut tamu. Cerita Lengkap | video Video

image

Ritual Masyarakat Papua

Memasak babi dengan batu yang dibakar dalam tungku perapian besar. Cerita Lengkap | video Video

image

Tanjung Bicari Kaimana

Membelah dunia dari timur ke barat, utara ke selatan, dunia ke akhirat, alam nyata dan alam khayal, filsafat hingga sosiologi. Cerita Lengkap | video Video

image

Kawasan Konservasi Laut Kaimana

pembentukan kawasan itu merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh kabupaten Kaimana dalam penyelamatan lingkungan laut.. Cerita Lengkap | video Video

 

   

Selamat datang di kota senja indah Kaimana

sebuah papan sambutan kota Kaimana Setelah berhari hari berlayar dari Kota Ambon, menjelang senja kapal yang saya tumpangi lego jangkar beberapa mil sebelum merapat didermaga pelabuhan Kaimana, Papua.
Kusiapkan kamera disisi lambung kanan kapal dengan harapan dapat mengabadikan sunset Kaimana, yang Indah itu. teringat potongan lantunan Lagu Alfian  Senja di Kaimana  ciptaan Surni Warkiman 45 tahun lalu.
Kan ku ingat s’lalu, kan kukenang s’slalu Senja indah, senja di Kaimana Seiring surya, meredupkan sinar dikau datang ke hati berdebar Keindahan menggugah hati paduan warna sempurna, setelah mentari hilang diufuk barat, muncul warna biru kemerahan, jingga berbaur dengan sinar terang memberikan pantulan pencahayaan dipermukaan
dilaut, bak panggung teater alami.
Kaimana , kabupaten yang berada di leher kepala burung pulau Papua, masuk wilayah propinsi Irian Jaya Barat, sebelumnya merupakan salah kecamatan kabupaten Fak-fak, dapat dicapai hanya melalui transportasi udara serta laut, jalur udara dapat ditempuh dari Sorong Faka-fak Kaimana atau Biak-Manokwari Kaimana, untuk jalur laut dapat ditempuh melalui Ambon  Tual- Fak-fak  Kaimana. Posisi nya yang strategis dengan laut Arafura disebelah selatan dihiasi alam pegunungan berdinding bebatuan dan beberapa goa berada disisi utara hanya dibelah dengan jalan utama kota, pantai pasir putih membentang sepanjang bibir pantai dihiasi nyiur melambai serta hutan bakau. dikala surut karang putih menyembul membentuk relief alam yang indah.
Daratan dengan laut menjorok kedalam membentuk teluk indah Etna, Arguni, serta Buruway. Selain mengandal sumber hayati laut, masyarakat Kaimana juga mengandalkan sektor pertanian serta perkebunan diantaranya Kelapa Sawit, Kakao, Jagung, Padi, Ketela Rambat, Kacang Hijau. Hutan juga memberikan keragaman hayati berupa; kayu Gaharu, Pala Hutan, Binuang, kayu Masohi sebagai bahan parfum serta kayu Minyak Lawang atau cinnamomum culilawan dengan species burung cendrawasih, Kakak Tua Jambul, Nuri Kepala Hitam, serta Mambruk.
Merapat dipelabuhan Kaimana, kusempatkan untuk berkeling kota, keramahan penduduk dengan senyuman khas membuat kesejukan dihati, sesekali menyapa bocah-bocah bermain dan berenang dilaut sekitar dermaga, Objek wisata yang dapat dikunjungi disekitar Kaimana adalah pantai pasir putih, panorama selat Ermun, gunung Lecyansir dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai tempat burung Garuda, danau Kamaka, Goa serta beberapa meriam peninggalan jepang di Batu Lubang serta dekat bandara Utarom, Kaimana.
Untuk selam dapat dinikmati panorama bawah laut disekitar pulau Triton yang juga menyuguhkan lukisan dinding berupa telapak tangan serta gambar-gambar reptil, merupakan salah satu peninggalan masyarakat purba dapat ditempuh sekitar tigapuluh menit dengan menyewa perahu long boat milik penduduk. Laut juga memberikan tempat bagi penggemar memancing dengan lokasi fishing spotdengan beberapa jenis ikan laut diantaranya ikan Cakalang/Tuna, Raja Bau, Bintana, Kerapu, Marlin, Hiu, Tenggiri, bagi masyarakat setempat cara trasidional menggunakan bubu untuk Menangkap Lobster .
Seharian melakukan perjalanan di Kaimana, aku mampir ke rumah warga , untuk menghindar terik matahari pantai tropis, sampil menyapa selamat siang, bapa, selamat siang mama, kepada tuan rumah, sesaat aku merebahkan diri dikursi kayu depan rumah mereka dibawah pohon rindang, tuan rumah menyuguhkan kelapa muda dipetik dari halam rumahnya. Hilang rasa lelah aku berpamitan melanjutkan perjalanan, tak lupa mama berkata  So kasih foto mama bersama, lalu kuarahakan kamera ku Jpret..jpret, serantak mereka tertawa  jangan lupa kasi kirim itu foto sambil melambaikan tangan .
Perjalanan belumlah lengkap rasanya bila tak mencicipi makanan setempat , kita dapat menikmati menu ikan bakar segar serta makan khas laut lainnya di restauran tradisional berada dibibir pantai yang dijual masyarakat. Disekitar tempat itu juga terdapat hotel atau penginapan mudah didapat sekitar kota, diantaranya Hotel Kaimana Beach menyediakan
fasilitas lengkap.
Penat berjalan dengan keindahan Kaimana, kelelahan tak terasa, namun saatnya aku harus kembali menuju Bandara Utarom, Kaimana untuk melanjutkan perjalananku kelain
tempat ditanah Papua
(Jefri Aries)
 

Demokrasi mulai tumbuh sehat di Mimika?

 

Pada 9 Mei 2008 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Anna Balla mengundang saya untuk menjadi salah satu panelis dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Mimika di Kota Timika pada 14 Mei 2008. Tentu saja saya dengan senang menerimanya. Acara semacam ini baru yang pertama di Papua untuk Pilkada tingkat kabupaten/kota. Apalagi acaranya disiarkan secara live oleh Metro TV Papua.

Saya tiba di Timika 13 Mei pagi. Tiga panelis lainnya juga sudah tiba, yaitu Prof. Dr. Basri Hassan dan Dr. Hendri Mahulete. Keduanya dosen di Universitas Cenderawasih. Yang ketiga adalah mantan Wakil Gubernur Papua masa Jaap Solossa, yaitu Drh. Constan Karma. Setelah makan siang, kami para panelis melakukan koordinasi dengan pihak Metro TV Papua. Bersama dengan penyiar terkenal TVRI Usi Karundeng yang akan menjadi moderator debat publik, kami berdiskusi tentang masalah-masalah Mimika agar Usi menjadi paham dengan isu-isu strategis di Mimika.

Debat publik diadakan pada 14 Mei 2008 jam 10.00 pagi. Para calon bupati (cabup) dan wakil bupati (cawabup) ada empat pasang: 1) Yan Yoteni-Paulus Pakage, 2) Hans Magal-Sutoyo, 3) Klemen Tinal-Abdul Muis, dan 4) Yopi Kilangin-Yohanis Helyanan. Cabup No 1 Yoteni secara umum tidak meyakinkan. Pidatonya cenderung umum dan tidak konkrit. Ini bisa dipahami karena pengalamannya sebatas organisasi olah raga dan karyawan biasa Freeport. Sedangkan Cabup No 2 Magal berbicara lantang meyakinkan, tapi memang dia terlalu muda (32 tahun) dan miskin pengalaman. Pengalaman utamanya hanya di lingkungan gerakan mahasiswa. Mungkin lima tahun lagi setelah aktif di lembaga legislatif dia akan lebih matang dan siap untuk menjadi bupati.

Cabup No 3 Tinal sebagai incumbent cukup mengherankan karena visi misi dan program kerjanya tidak realistis, misalnya membuat transportasi trem seperti di Belanda. Kalangan kritis di Mimika mengatakan pembangunan kurang berhasil saat dia menjadi bupati. Justru infrastruktur Kota Mimika, seperti jalan dan drainase, membaik secara signifikan berkat kerja Pejabat Bupati Alo Rafra selama dua tahun terakhir. Di Timika, cabup No 3 ini dikenal memiliki modal uang yang paling besar untuk kampanye. Sedangkan Cabup No 4 Kilangin adalah bekas pastor dan memiliki pengalaman panjang di dunia Gereja Katolik, lembaga adat, gerakan pro-demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan lembaga pengembangan masyarakat. Pendapat sejumlah orang yang saya temui, pasangan Kilangin-Helyanan memiliki peluang menang paling besar. Beberapa orang lain mengatakan Hans Magal juga berpeluang karena berpasangan dengan H. Sutoyo dari PKS representasi kelompok Islam pendatang.

Menarik untuk dicatat bahwa semua calon bupatinya adalah orang asli Papua meskipun UU No 32 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan pendatang menjadi calon bupati. Ini menunjukkan konsensus politik yang penuh pengertian di Papua, dan Mimika khususnya, bahwa orang asli Papua diakui memiliki kesempatan terbesar untuk menjadi pemimpin. Ini juga berarti bahwa pemimpin Papua memiliki kesempatan untuk menentukan masa depan politik dan ekonomi di Papua. Para pendatang rupanya sudah cukup tahu diri dengan mencalonkan diri sebatas sebagai wakil bupati. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya pendatang juga memiliki kekuatan politik yang juga menentukan di Papua. Saling pengertian secara politik ini mesti terus dipelihara.

Siapa pun yang akan menang pada 19 Mei nanti, kita mengharapkan proses yang damai sampai tahap pengumuman pemenangnya. Yang kalah diharapkan tidak mencoba mendelegitimasi hasilnya apalagi bertindak vandalistis. Untuk tahap ini, kita harus menghargai keberhasilan KPU Mimika membuat tradisi baru di Papua yaitu debat publik yang disiarkan secara live oleh TV dan radio ke antero Papua. Suasana dalam debat itu meskipun serius dan menegangkan, terasa menyenangkan karena diselingi suasana ramah dan lucu. Panelis pun berusaha membuat kandidat bisa menampilkan yang terbaik dari masing-masing. Moderator Usi Karundeng juga sukses mengatur jalannya acara dan menjaga suasana hati publik dengan simpatik. Acara berakhir dengan salaman dan senyum lebar tanpa insiden yang memalukan atau yang bernuansa kekerasan.

Keberhasilan debat publik ini terselenggara secara damai sangat membesarkan hati karena Timika sebelumnya telah mencatat berbagai peristiwa kekerasan mulai dari kekerasan antaretnis Papua, antara pendatang dengan Papua, hingga kekerasan antara aparat keamanan dengan orang asli Papua, bahkan antaraparat keamanan sendiri. Katakanlah mulai dari temuan pelanggaran HAM 1994 dan 1997, kekerasan massal merusak fasilitas Freeport 1996, konflik antarkelompok suku pada 1997 dan 2006, hingga insiden kecil lainnya yang bernuansa ketegangan antaretnis Papua dengan pendatang. Bahkan ketegangan antarumat beragama pun sempat muncul di sini.

Praktek Pilkada di Mimika menunjukkan bahwa demokrasi mulai terlembaga dengan baik di Papua. Diskriminasi politik pun berkurang secara signifikan. Orang Papua, baik yang pernah dilabel separatis oleh pihak keamanan atau pun yang dilabel pro-NKRI, semuanya punya kesempatan untuk maju sebagai bupati atau calon bupati. Pihak pemerintah tidak bisa lagi mengintervensi KPU. Selama kandidat memenuhi persyaratan menurut undang-undang, semuanya berhak maju dalam pilkada. Cerita tentang intervensi TNI atau Pemerintah Pusat terhadap calon bupati atau walikota adalah ceritera masa lalu. Satu-satunya intervensi paling mungkin adalah kantor pusat partai-partai politik peserta pemilu namun itu pun suara pengurus partai setempat masih menentukan.

Semoga demokrasi yang sudah bersemi terus tumbuh di Papua. Dari demokrasi yang prosedural hingga meningkat kualitasnya menjadi demokrasi yang substansial...(Foto para calon bupati dan wakil bupati dibuat oleh Seman/Nanda, Timika 2008)

 

   

Sekilas Info

Pada 24-28 Oktober 2009 Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Kaimana menyelenggarakan Konferensi Daerah II. Tidak seperti acara DAP pada umumnya yang cenderung dihindari oleh pemerintah, pertemuan DAP ini didukung oleh pemerintah kabupaten. Selain dukungan dana, Bupati Kaimana Hasan Achmad dan semua pejabat penting kabupaten hadir dalam pembukaan (termasuk Dandim dan Kapolres). Bahkan Sekjen DAP Leo Imbiri, Ketua MRP Agus Alua, Ketua Majelis Muslim Papua (MMP) Pusat Arobi Aituarauw, dan beberapa anggota MRP lainnya juga hadir dan menyampaikan materi. Suatu langkah yang positif untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif antara DAP dengan pemerintah.

Salah satu hasil akhir dari Konferda II ini adalah memilih pemimpin dan pengurus baru Dewan Adat Kaimana. Namun yang terpenting di sini adalah melihat agenda apa yang muncul di dalam konferda tersebut. Hampir semua pemateri disibukkan oleh keluh kesah dan tuntutan peserta yang terkait dengan pembangunan, a.l. pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Yang menonjol adalah tuntutan mengenai kesempatan orang asli Papua untuk memperoleh fasilitas dan menduduki jabatan di sektor apa pun. Tema adat yang saya bayangkan akan mendominasi, tidak menjadi topik utama. Fadhal Alhamid mengeritik kecenderungan ini dengan mengatakan, “Kebanyakan peserta tidak mampu membedakan antara pertemuan dewan adat dengan pertemuan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).”

Pada tahap awal konferda 24 Oktober 2009, setiap suku diwajibkan membuat pertemuan tertutup dan merumuskan pandangan umum dan rekomendasinya tentang pokok persoalan yang mereka anggap penting. Tidak jauh dari kesan di atas, pandangan umum dan rekomendasi sebagian besar suku didominasi oleh tema-tema non-adat, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesehatan dengan tekanan pada kebijakan khusus bagi orang asli Papua. Kesan yang sangat menonjol, pada satu sisi, para delegasi merasa pemerintah kabupaten belum memberikan perhatian yang adil bagi suku-suku mereka. Pada sisi lain, secara implisit para delegasi juga mengakui sejumlah program pemerintah yang dianggap berhasil.

Tentu tidak semua abai pada isu infrastruktur dan struktur masyarakat adat. Suku Irarutu, misalnya, mengemukakan peninjauan nama-nama asli sebagai identitas suku, arsitektur, pemetaan wilayah adat, pengembangan kesenian (sanggar tari, ukiran, lagu). Daftar agenda ini sayangnya tidak dielaborasi oleh delegasi Irarutu. Koiway berada dalam posisi sulit karena struktur Kerajaan Namatota berbeda secara mendasar dengan suku-suku lain yang sebagiannya pernah menjadi subordinatnya. Kelompok Suku Koiway memunculkan soal hubungan struktural kelembagaan adat antara DAP Kaimana dengan Kerajaan Namatota. Koiway juga menyarankan pemulihan nama-nama tempat sesuai dengan nama asli dan meminta semua suku dan Dewan Adat Kaimana untuk jujur dan berjiwa besar memberikan keterangan yang terkait dengan hak ulayat dan batas-batas pencarian.

Suku Madewana yang bermukim di Distrik Buruway menuntut pembangunan rumah-rumah adat bagi setiap suku asli pribumi Kaimana. Setiap investor asing maupun lokal yang hendak berinvestasi di wilayahnya harus melibatkan Dewan Adat Kaimana melalui persetujuan Suku Madewana. Kelompok enam suku yang mendiami Distrik Yamor dan sekitarnya, seperti Suku Kenavata, Suku Guah, Suku Mee, Suku Napiti, dan Suku Kamoro menuntut pengakuan eksistensi dari Dewan Adat Kaimana. Dewan Adat terpilih diminta melakukan peninjauan khusus terhadap batas-batas wilayah adat antara tujuh suku. Menyangkut pandangan umum Mairasi yang sebagai salah satu suku terbesar di Kaimana, belum saya peroleh.

Di antara masalah adat yang ada, batas wilayah adat dilihat sebagai masalah utama di Kaimana. Sejak lama masalah ini disadari tetapi hingga sekarang belum ada program baik dari DAP Kaimana maupun pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah batas wilayah adat ini muncul ke permukaan ketika ada pembangunan atau kegiatan ekonomi skala besar di wilayah itu. Contohnya lahan di sekitar kota Kaimana, selain Suku Koiway, suku-suku lain juga mengklaim wilayah itu dan menuntut ganti rugi. Yang terakhir, adalah masalah lahan di Distrik Yamor yang digunakan untuk komplek pemerintah distrik. Ujung dari konflik itu adalah soal distribusi uang ganti rugi. Untuk menentukannya secara adil, pemerintah harus mengetahui marga/suku mana saja yang memiliki hak atas lahan tersebut. Sayangnya, belum pernah ada pemetaan wilayah adat yang lengkap di wilayah itu.

Ketidakjelasan wilayah adat hanyalah salah satu masalah. Kepemimpinan dan struktur yang lemah juga menjadi masalah tatkala pemerintah atau kalangan perusahaan hendak melakukan negosiasi dengan kepala suku/pimpinan masyarakat adat. Selalu saja ada kepemimpinan ganda di mana setiap pihak tidak mengakui yang lainnya. Masing-masing memiliki pendukungnya sendiri. Ujung-ujungnya terjadi kekerasan atau tindakan agresif (pemalangan jalan, penyegelan lokasi, penyerangan terhadap pekerja, dsb) dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada. Semua konflik ini sejauh ini terbatas pada keinginan individu atau keluarga atau kelompok untuk memperoleh uang ganti rugi sebanyak-banyaknya untuk kelompok mereka sendiri. Pada saat yang sama kepentingan masyarakat adat secara umum terabaikan.

Sebagian besar delegasi masyarakat adat memang tidak memberikan perhatian yang besar pada persoalan adat mereka. Mereka belum melihat bahwa konferda adat ini penting untuk memperkuat kembali fondasi struktur masyarakat adat dan kepemimpinan adat. Dengan kuatnya infrastruktur dan struktur masyarakat adat, kualitas representasi dan kepemimpinan lokal Papua bisa menguat. Dengan itu posisi tawar orang asli Papua dalam berbagai hal, terutama dalam penggunaan tanah ulayat atau tanah adat oleh dunia usaha dan pemerintah, dapat ditingkatkan. Dengan struktur dan kepemimpinan adat yang solid, kepentingan masyarakat adat terlindungi secara memadai dan pihak luar mendapatkan kemudahan dalam berurusan dengan masyarakat adat.

 

 

Login Form