Kabupaten Kaimana menuju Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kaimana sebagai Kabupaten Termaju di Selatan Papua pada Tahun 2010...

Forum

Aspirasi dan Kegelisahan Masyarakat Adat di Kaimana

Pada 24-28 Oktober 2009 Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Kaimana menyelenggarakan Konferensi Daerah II. Tidak seperti acara DAP pada umumnya yang cenderung dihindari oleh pemerintah, pertemuan DAP ini didukung oleh pemerintah kabupaten. Selain dukungan dana, Bupati Kaimana Hasan Achmad dan semua pejabat penting kabupaten hadir dalam pembukaan (termasuk Dandim dan Kapolres). Bahkan Sekjen DAP Leo Imbiri, Ketua MRP Agus Alua, Ketua Majelis Muslim Papua (MMP) Pusat Arobi Aituarauw, dan beberapa anggota MRP lainnya juga hadir dan menyampaikan materi. Suatu langkah yang positif untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif antara DAP dengan pemerintah.

Salah satu hasil akhir dari Konferda II ini adalah memilih pemimpin dan pengurus baru Dewan Adat Kaimana. Namun yang terpenting di sini adalah melihat agenda apa yang muncul di dalam konferda tersebut. Hampir semua pemateri disibukkan oleh keluh kesah dan tuntutan peserta yang terkait dengan pembangunan, a.l. pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Yang menonjol adalah tuntutan mengenai kesempatan orang asli Papua untuk memperoleh fasilitas dan menduduki jabatan di sektor apa pun. Tema adat yang saya bayangkan akan mendominasi, tidak menjadi topik utama. Fadhal Alhamid mengeritik kecenderungan ini dengan mengatakan, “Kebanyakan peserta tidak mampu membedakan antara pertemuan dewan adat dengan pertemuan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).”

Pada tahap awal konferda 24 Oktober 2009, setiap suku diwajibkan membuat pertemuan tertutup dan merumuskan pandangan umum dan rekomendasinya tentang pokok persoalan yang mereka anggap penting. Tidak jauh dari kesan di atas, pandangan umum dan rekomendasi sebagian besar suku didominasi oleh tema-tema non-adat, yakni pendidikan, kesehatan, dan kesehatan dengan tekanan pada kebijakan khusus bagi orang asli Papua. Kesan yang sangat menonjol, pada satu sisi, para delegasi merasa pemerintah kabupaten belum memberikan perhatian yang adil bagi suku-suku mereka. Pada sisi lain, secara implisit para delegasi juga mengakui sejumlah program pemerintah yang dianggap berhasil.

Tentu tidak semua abai pada isu infrastruktur dan struktur masyarakat adat. Suku Irarutu, misalnya, mengemukakan peninjauan nama-nama asli sebagai identitas suku, arsitektur, pemetaan wilayah adat, pengembangan kesenian (sanggar tari, ukiran, lagu). Daftar agenda ini sayangnya tidak dielaborasi oleh delegasi Irarutu. Koiway berada dalam posisi sulit karena struktur Kerajaan Namatota berbeda secara mendasar dengan suku-suku lain yang sebagiannya pernah menjadi subordinatnya. Kelompok Suku Koiway memunculkan soal hubungan struktural kelembagaan adat antara DAP Kaimana dengan Kerajaan Namatota. Koiway juga menyarankan pemulihan nama-nama tempat sesuai dengan nama asli dan meminta semua suku dan Dewan Adat Kaimana untuk jujur dan berjiwa besar memberikan keterangan yang terkait dengan hak ulayat dan batas-batas pencarian.

Suku Madewana yang bermukim di Distrik Buruway menuntut pembangunan rumah-rumah adat bagi setiap suku asli pribumi Kaimana. Setiap investor asing maupun lokal yang hendak berinvestasi di wilayahnya harus melibatkan Dewan Adat Kaimana melalui persetujuan Suku Madewana. Kelompok enam suku yang mendiami Distrik Yamor dan sekitarnya, seperti Suku Kenavata, Suku Guah, Suku Mee, Suku Napiti, dan Suku Kamoro menuntut pengakuan eksistensi dari Dewan Adat Kaimana. Dewan Adat terpilih diminta melakukan peninjauan khusus terhadap batas-batas wilayah adat antara tujuh suku. Menyangkut pandangan umum Mairasi yang sebagai salah satu suku terbesar di Kaimana, belum saya peroleh.

Di antara masalah adat yang ada, batas wilayah adat dilihat sebagai masalah utama di Kaimana. Sejak lama masalah ini disadari tetapi hingga sekarang belum ada program baik dari DAP Kaimana maupun pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan masalah ini. Masalah batas wilayah adat ini muncul ke permukaan ketika ada pembangunan atau kegiatan ekonomi skala besar di wilayah itu. Contohnya lahan di sekitar kota Kaimana, selain Suku Koiway, suku-suku lain juga mengklaim wilayah itu dan menuntut ganti rugi. Yang terakhir, adalah masalah lahan di Distrik Yamor yang digunakan untuk komplek pemerintah distrik. Ujung dari konflik itu adalah soal distribusi uang ganti rugi. Untuk menentukannya secara adil, pemerintah harus mengetahui marga/suku mana saja yang memiliki hak atas lahan tersebut. Sayangnya, belum pernah ada pemetaan wilayah adat yang lengkap di wilayah itu.

Ketidakjelasan wilayah adat hanyalah salah satu masalah. Kepemimpinan dan struktur yang lemah juga menjadi masalah tatkala pemerintah atau kalangan perusahaan hendak melakukan negosiasi dengan kepala suku/pimpinan masyarakat adat. Selalu saja ada kepemimpinan ganda di mana setiap pihak tidak mengakui yang lainnya. Masing-masing memiliki pendukungnya sendiri. Ujung-ujungnya terjadi kekerasan atau tindakan agresif (pemalangan jalan, penyegelan lokasi, penyerangan terhadap pekerja, dsb) dari kelompok-kelompok kepentingan yang ada. Semua konflik ini sejauh ini terbatas pada keinginan individu atau keluarga atau kelompok untuk memperoleh uang ganti rugi sebanyak-banyaknya untuk kelompok mereka sendiri. Pada saat yang sama kepentingan masyarakat adat secara umum terabaikan.

Sebagian besar delegasi masyarakat adat memang tidak memberikan perhatian yang besar pada persoalan adat mereka. Mereka belum melihat bahwa konferda adat ini penting untuk memperkuat kembali fondasi struktur masyarakat adat dan kepemimpinan adat. Dengan kuatnya infrastruktur dan struktur masyarakat adat, kualitas representasi dan kepemimpinan lokal Papua bisa menguat. Dengan itu posisi tawar orang asli Papua dalam berbagai hal, terutama dalam penggunaan tanah ulayat atau tanah adat oleh dunia usaha dan pemerintah, dapat ditingkatkan. Dengan struktur dan kepemimpinan adat yang solid, kepentingan masyarakat adat terlindungi secara memadai dan pihak luar mendapatkan kemudahan dalam berurusan dengan masyarakat adat.

 

Sekilas Info

Forum Cipayung Manokwari yang terdiri dari OKP GMNI, GMKI, PMII, dan PMKRI membuat kegiatan menarik. Mereka memborong buku Papua Road Map (YOI, 2009) karya saya dan teman-teman LIPI sebanyak 200 eksemplar dan membedahnya pada diskusi 28 September 2009. Selain menghadirkan saya sebagai ketua tim, diundang pula Sekjen PDP Thaha M. Alhamid, Ketua KNPI Provinsi Papua Barat, dan Asisten II Pemprov Papua Barat. Diskusi berlangsung penuh semangat meskipun ruang pertemuan Hotel Soribo terasa sangat panas karena cuaca di luar dan AC yang tidak memadai.

Pihak panitia mencanangkan sub-tema membangun sinergi masyarakat Papua untuk penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Pada diskusi itu saya menggarisbawahi empat akar masalah Papua dan pentingnya dialog untuk sinergi pembukaan lembaran baru hubungan politik Jakarta-Papua yang lebih sehat, bermartabat, dan adil. Thaha Alhamid mengingatkan masyarakat sipil Papua agar tidak hanya menuntut tetapi melalui jalurnya masing-masing memberi kontribusi bagi penguatan proses pradialog. Berbagai pendapat yang muncul secara umum mendukung dialog Jakarta-Papua dengan alasan yang berbeda-beda. Tidak ada pendapat yang secara frontal menolak gagasan dialog antara Jakarta dan Papua pada hari itu.

Pada hari yang sama di tempat yang berbeda di Jayapura, ada pernyataan aneh oleh Kerajaan Adat Papua (KAP) di bawah pimpinan Marthen Luther Wrait di headline Harian Bintang Papua. Mereka menyatakan, “Kami mau merdeka! Bukan Referendum!” dan sekaligus menuntut pembubaran Dewan Adat Papua (DAP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Tapi di bagian lain berita itu, unsur KAP lainnya menyatakan mendukung dialog Papua. Logika dalam argumentasi KAP tidak koheren dan alasan yang digunakan pun bertentangan satu sama lain. Ini kelompok dadakan dan tak dikenal. Tapi mengapa Bintang Papua meletakkan pernyataan mereka di headline. Mendistorsi wacana dialog? Mendelegitimasi DAP dan MRP? Atau menunjukkan keterpecahan di kalangan orang Papua?

Sewaktu di Manokwari saya mendapatkan berita bahwa pada 29 September unsur West Papua National Authority (WPNA) Manokwari di bawah pimpinan “Presiden Kongres Nasional” Pendeta Terry Yoku menyelenggarakan demo menuntut dialog internasional (baca: PBB). Menurut sumber saya di Manokwari, demo WPNA berlangsung aman dan tertib. Sejalan dengan acara itu, kata sumber itu, di Canberra Australia, Pimpinan WPNA, Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai, yang didampingi oleh anggota parlemen dari Partai Hijau Kerry Nettle, akan menyerahkan draf dialog versi WPNA kepada Menteri Luar Negeri Australia dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden SBY melalui Duta Besar RI.

Pada hari yang sama dengan demo WPNA, di Harian Bintang Papua, muncul pernyataan Danrem 171 Sorong Kol. Inf. Fransen Siahaan, “TNI siap berdialog dengan Keli Kwalik.” Siahaan menjamin bahwa Keli Kwalik dan pengikutnya akan aman dan tidak akan diapa-apakan. Pernyataan ini terkait dengan gangguan keamanan di wilayah Freeport Timika yang tak kunjung tuntas hingga hari ini. Biasanya dialog model TNI adalah pertemuan dengan unsur TPN/OPM, lalu diharapkan para gerilyawan menyerahkan diri dan senjatanya, pada saat yang sama diminta menyatakan insyaf kembali ke pangkuan NKRI. Akar masalah yang menyebabkan konflik kurang mendapatkan perhatian. Entah sudah berapa kali Kwalik mendengar himbauan semacam ini. Kecil kemungkinan akan ada reaksi darinya.

Pada 30 September di Jayapura kelompok WPNA yang dipimpin oleh pemimpin WPNA Serui Wilson Uruwaya (ingat kasus Mantembu, Serui) menyelenggarakan demo kecil-kecilan di depan toko sepatu Andhira di satu komplek Ruko di Abepura. Pengikutnya sekitar limabelasan pemuda. Kelompok ini, selain menuntut penegakan HAM dan demokrasi, pembebasan Tapol-Napol termasuk Bukhtar Tabuni dkk, juga menuntut dialog Jakarta-Papua dengan mediasi dari pihak internasional. Tidak banyak perhatian diberikan kepada demo ini. Mereka tidak menghalangi lalu lintas dan tertib berdemo di halaman ruko. Meskipun tidak heboh, pesannya tetap sampai ke publik melalui media cetak dan tidak ada penangkapan atau tindakan represi dari kepolisian.

Dari perjalanan saya yang beberapa hari saja ke Manokwari dan Jayapura ini saya mencatat berbagai respons publik di Papua terhadap gagasan dialog Jakarta-Papua. Sebagian besar mendukungnya secara penuh seperti yang ditunjukkan oleh Kelompok Cipayung dan kelompok moderat lainnya. Sebagian lagi mendukung dengan syarat bahwa dialog harus dilaksanakan dengan mediasi pihak ketiga dari kalangan komunitas internasional. Sikap ini ditunjukkan secara jelas, misalnya, oleh kelompok WPNA di bawah pimpinan utamanya Jacob Rumbiak yang sekarang berada di Australia. Menyangkut pihak ketiga sebagai mediator, WPNCL pimpinan John Otto Ondowame juga memiliki pendirian yang kurang lebih sama. Menyangkut pendirian KAP yang tidak jelas, belum perlu diperhitungkan sekarang mengingat ketidakjelasan asal usul kelompok ini serta seberapa besar konstituennya.

Secara keseluruhan, sebagai suatu bagian dari proses pra-dialog, keragaman pendapat ini merupakan sinyal yang positif. Dialog membuka ruang untuk bicara, negosiasi, dan pada akhirnya kompromi. Tapi perlu disadari tahap dialog masihlah jauh. Pihak Papua perlu bahu membahu agar jalan proses pradialog menuju dialog menjadi lebih mulus. Target pradialog adalah konsolidasi berbagai kelompok orang Papua di Papua, di Jakarta dan di luar negeri. Pradialog seperti orang bekerjasama membabat rumput sebelum buka kebun. Kita singkirkan tuar kayu dan aral melintang lainnya. Kita singkirkan pertentangan dan ego masing-masing kelompok. Kita bersama bertekad membuka kebun yakni membangun perdamaian dan keadilan melalui dialog.

Oleh karena itu dalam proses pradialog, perlu dijahit sebagian besar pikiran utama yang berkembang untuk menjadi agenda bersama. Elit dan rakyat Papua sama-sama diberi kesempatan untuk buka suara, mengutamakan persamaan cita-cita, dan tidak membesarkan ego dan kepentingan masing-masing. Banyak pemimpin Papua yang hebat, tetapi yang paling hebat adalah mereka yang mau mengakui kehebatan pemimpin yang lain. Dengan demikian ada kerendahan hati untuk saling mengakui kehebatan satu sama lain dan sudi bekerjasama membangun agenda dan kerja-kerja politik dialog secara konkrit.

Kedamaian dan keadilan di Papua hanya bisa diperoleh melalui dialog. Dialog tidak membunuh siapa pun. Dialog hanya menakutkan bagi mereka yang selama ini mengambil keuntungan dari kekacauan, kekerasan, ketidakjelasan, ketidakadilan dan status quo. Mereka yang anti-dialog adalah orang-orang yang menjadikan kekerasan dan ketidakadilan sebagai sumber mata pencaharian dan kekuasaan yang biasanya mengatasnamakan bangsa dan negara atau mengatasnamakan rakyat Papua, atau bahkan mengatasnamakan suku atau agama...

Source : http://muridan-papua.blogspot.com/2009_10_01_archive.html

 

Login Form