Kabupaten Kaimana menuju Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kaimana sebagai Kabupaten Termaju di Selatan Papua pada Tahun 2010...

DPPKAD Sispromek

Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja DPPKAD Kaimana

Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada :

  1. Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  tentang  Pajak  dan  Retribusi Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berikut mekanisme kerja pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah :

  1. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
  2. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya;
  3. Penyusunan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;
  4. Pendapatan daerah yang dikelola berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
  5. Perincian belanja daerah menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;
  6. Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
  7. Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikut sejalan dengan RKPD sebagai landasan RAPBD kepada kepala daerah untuk diajukan kepada DPRD;
  8. Menjadwalkan pembicaraan pendahuluan tentang pembahasan KUA tahun anggaran berikutnya untuk diajukan kepada DPRD;
  9. Pembahasan  prioritas  dan  flapon  anggaran  sementara  berdasarkan KUA yang disepakati DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD;
  10. Menerima rencana kerja dan anggaran seluruh SKPD untuk bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya;
  11. Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu

Login Form