Kabupaten Kaimana menuju Wajar Tanpa Pengecualian, merupakan Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kaimana sebagai Kabupaten Termaju di Selatan Papua pada Tahun 2010...

Kepala Dinas membawahkan sekretaris dan 6 (lima) bidang, yaitu: Bidang Penagihan dan analisis piutang; Bidang Pendataan dan Penetapan; Bidang Anggaran; Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai;  Bidang Akuntansi dan Pelaporan; Bidang Pengelolaan Aset Daerah 

Sekretariat membawahkan 3 (tiga) subagian, yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Perencanaan dan Program.

Bidang Penagihan dan Penyuluhan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu: Seksi Penagihan; Seksi Penyuluhan dan Piutang;  Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 

 

Bidang Perbendaharaan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu: Seksi Tata Administrasi Perbendaharaan; Seksi Pembendaharaan Penerimaan; dan Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.. 

 

Bidang Anggaran, membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Perencanaan Anggaran; Seksi Anggaran Penerimaan; dan Seksi Anggaran Pengeluaran. 

 

Bidang Perbendaharaan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu: Seksi Tata Administrasi Perbendaharaan; Seksi Pembendaharaan Penerimaan; dan Seksi Perbendaharaan Pengeluaran. 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu: Seksi Pelaporan dan Verifikasi; Seksi Akuntansi Penerimaan; dan Seksi Akuntansi Pengeluaran. 

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu: Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak; Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak; dan Seksi Inventarisasi Aset. 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di wilayah kerjanya masing – masing yang meliputi pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai keahlian. 

 

Bidang Pendaftaran dan Penetapan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1.  Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

2.  Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;dan

3.  Seksi penetapan dan keberatan.

 

 

Bidang Penagihan dan Penyuluhan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

 

  1. Seksi Penagihan;
  2. Seksi Penyuluhan dan Piutang;
  3. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

 

Tugas dan Kewajiban membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program / kegiatan dinas.

Fungsi

 

  1. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
  2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
  3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bagian
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian

 

Uraian Tugas

 

  1. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Perencanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
  2. Menghimpundan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan–bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan.
  3. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan secara menyeluruh untuk penyusunan rencana kegiatan dinas.
  4. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik dinas.
  5. Menyiapkan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik.
  6. Menyiapkan penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) dinas.
  7. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas.
  8. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring.
  9. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Propinsi.
  10. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas dan menyusun LAKIP dinas.
  11. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan.
  12. Mengevaluasi pelaksaan tugas staf Sub Bagian Perencanaan.
  13. Melaporkan hasil pelaksanan tugas staf Sub Bagian Perencanaan kepada Sekretaris.
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

 

 

Bidang Perbendaharaan, membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1.  Seksi Tata Administrasi Perbendaharaan;

2.  Seksi Pembendaharaan Penerimaan; dan

3.  Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.

 

 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1.  Seksi Pelaporan dan Verifikasi;

2.  Seksi Akuntansi Penerimaan; dan

3.  Seksi Akuntansi Pengeluaran.

 

Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan 3 (tiga) seksi, yaitu:

1.  Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Bergerak;

2.  Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Tidak Bergerak; dan

3.  Seksi Inventarisasi Aset.

 

 

DPPKAD

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA “Dengan demikian RPJMD Kabupaten Kaimana menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana” .

Setiap SKPD di Kabupaten Kaimana dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi, misi kota, visi dan misi Bupati kabupaten dan Wakil Bupati, karena “Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan” (ibid). Oleh karena itu “RPJMD Kabupaten Kaimana tahun 2008-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kabupaten Kaimana maupun RTRW Kabupaten Kaimana, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD”.

Mengingat Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah kabupaten Kaimana , maka semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peratuan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” maka penjabaran RPJMD Kabupaten Kaimana ke dalam RKPD Kabupaten Kaimana untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kaimana”.

Renstra DPPKAD 2008—2013 1

Sehubungan dengan hal di maksud, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kaimana. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Bupatikabupaten yang diserahi kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden ”Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)....diserahkan kepada gubernur/bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c).

 

Login Form